Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB), masih enggan bersuara terkait tindak lanjut dari putusan PTUN Bandung ...

?Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Cakung, Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan gugatan kolegium kesehatan dengan agenda sidang mendengarkan ketera - metrotvnews.com ...

TRIBUNSORONG.COM, SORONG - Sidang perkara Tata Usaha Negara (TUN) dengan Nomor 18/G/2025/PTUN.JPR kembali digelar pada Rabu (9/4/2025) dengan agenda pemeriksaan persiapan. Sidang yang menarik perhatia ...

Putusan tersebut menjadi kemenangan masyarakat nelayan, khususnya nelayan di teluk maupun nelayan pesisir Balikpapan dan Penajam Paser Utara ...

Tepat pada Jumat (14/3/2025), Syaiful Amin Lubis, resmi mengajukan gugatan pembatalan keputusan tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan pada Jumat (14/3/2025). Gugatan ini ...

TEMPO.CO, Jakarta - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan gugatan Michael Steven ihwal pembatalan keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai pencabutan izin usaha PT Asuransi ...

Gugatan perdata atas aset Pemkot Probolinggo seluas 4.200 meter persegi ke pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, belum final. Setela ...

Tim Hukum Jokowi siapkan langkah hukum terkait fitnah ijazah palsu S1 UGM. Pihak Jokowi mempertimbangkan memproses penyebar isu ijazah palsu.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan yang dilayangkan Pontjo Sutowo terkait tanah dan bangunan Hotel Sultan. Gugatan tersebut diputus PTUN siang ini. "Menolak gugatan ...

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memerintahkan Dewan Pengawas (Dewas) KPK menunda pemeriksaan atas dugaan pelanggaran kode etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

jpnn.com - Tim Hukum DPP PDI Perjuangan menerima status Prabowo Subianto sebagai Presiden RI, tetapi menolak Gibran Rakabuming Raka menjabat Wapres RI. Hal itu tertuang saat Ketua Tim Hukum PDIP ...

SMAN 1 Bandung melawan gugatan sengketa lahan oleh PLK di PTUN. Sekolah mendesak pengawasan Komisi Yudisial untuk putusan yang adil demi pendidikan.