45 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang bakal mendapat pakaian dinas baru pada 2025 dengan nilai Rp500 juta lebih ...

1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR terkait perluasan kewenangannya untuk mengevaluasi pejabat yang mereka ... Baca juga : DPR Seharusnya Awasi Pelaksanaan UU, bukan Kinerja Personal Pejabat Selain ...

Evaluasi DPR terhadap pimpinan lembaga negara dapat berupa rekomendasi pencopotan. Tata tertib DPR seharusnya hanya mengikat internal, bukan lembaga lain. Ada perintah dari pimpinan DPR untuk ...

Ia khawatir perubahan Tata Tertib (Tatib) DPR yang kini punya kewenangan untuk mengevaluasi berkala pejabat negara memiliki efek domino dalam penegakan HAM di Tanah Air. TRIBUNNEWS.COM ...

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Eks hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menilai revisi perubahan peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib) berbahaya. Diketahui, melalui aturan ...

TEMPO.CO, Jakarta - Setara Institute mengkritik Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang memberi DPR wewenang untuk megevaluasi pejabat negara hasil uji kelayakan (fit and proper ...

REVISI TATIB Pemandangan Kompleks DPR/MPR/DPD, di Senayan, Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merevisi kilat Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. TRIBUNTORAJA.COM – Dewan ...

Pemerhati kepolisian dan mantan komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menilai revisi tata tertib DPR mengenai aturan evaluasi pejabat yang ditetapkan dalam rapat paripurna ...

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menerima salinan revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Tatib). Kebijakan baru dari wakil rakyat kini bisa mengevaluasi ...

TRIBUNTORAJA.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa penyisipan satu pasal dalam revisi Tata Tertib DPR merupakan bentuk penegasan fungsi ...

REVISI TATIB DPR - Polri menegaskan pemberhentian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo hanya bisa dilakukan presiden. Hal ini menanggapi revisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib ...

Tata tertib baru DPR menuai kritik karena memberikan kewenangan parlemen untuk mengevaluasi pejabat negara. Pejabat yang melalui uji kepatutan dan kelayakan bisa dievaluasi, dan hasil evaluasi ...